I Made Adi Seraya, S.H., M.H dan Rekan | Phone: 082144702720

PENGADILAN TIDAK LAGI MENERIMA PERKARA PERCERAIAN?

PENGADILAN TIDAK LAGI MENERIMA PERKARA PERCERAIAN?

* terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan sipil


ILUSTRASI
: Pengadilan Penceraian.

 

 

Perceraian akhir-akhir ini seolah-olah menjadi trend, tidak tanggung-tanggung banyak pula kasus perceraian terjadi terhadap pasangan yang umur perkawinan nya belum menginjak satu tahun bahkan hanya beberapa bulan saja sehingga tentunya Akta Perkawinan belum sempat diurus atau perkawinan belum sempat didaftarkan di Catatan Sipil, pastinya banyak factor yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut namun kali ini yang kita bahas bukanlah factor-faktor penyebab perceraian nya melainkan aspek hukum yang saat ini bergulir terkait dengan proses pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan;

Bahwa ujung tombak dari perkara perceraian di Pengadilan adalah diputusnya ikatan perkawinan dimana Pengadilan menyatakan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan yang terdaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil telah putus karena cerai, persoalan mulai muncul manakala ternyata di lapangan terdapat cukup banyak kasus dimana pasangan yang ingin mengajukan gugatan perceraian tersebut belum mempunyai Akta Perkawinan atau perkawinan nya belum terdaftar di Catatan Sipil, lalu bagaimana solusi hukumnya?

Tentunya sebagaimana tujuan hukum yang idealnya memberikan maanfaat serta rasa keadilan pada masyarakat maka hukum yang dianggap baik adalah hukum yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, adapun terkait dengan masalah perceraian diatas dalam prakteknya telah mendapat solusi hukum yang baik dimana persoalan tidak adanya Akta Perkawinan atau perkawinan belum pernah didaftarkan dalam catatan sipil tetap bisa diajukan gugatan perceraian di Pengadilan dimana mekanismenya para pihak dalam proses persidangan nantinya harus membuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah barulah kemudian membuktikan adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga putusan hakim nantinya dapat berujung pada mengesahkan perkawinannya terlebih dahulu barulah kemudian memutuskan perkawinannya atas dasar perceraian;

Bahwa praktek hukum yang dimaksud tersebut tentunya telah didasari atas sumber-sumber hukum yang jelas baik berupa Yurisprudensi maupun pendapat atau doktrin-doktrin hukum dari para Ahli Hukum di Indonesia , seperti misalnya pendapat dari para ahli hukum di bawah ini, yaitu:

  • Profesor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, ”Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”.
  • Profesor Machfud M.D., (mantan Ketua MK) menyatakan bahwa Perkawinan yang tak dicatatkan tidaklah menlanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-undang Dasar 1945.
  • Doktor Harifin A. Tumpa (manta Ketua MA) berpandangan, ”Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan” .
  • Bahwa yang lalu telah diadakan

(Vide Kesimpulan Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Mayarakat Madani (PPHIMM) yang bertempat di Hotel Red Top Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan Tema ”Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum”)

  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007: Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, S.H. dan Harifin A. TumpaS.H., M.H.;

Bahwa masalah perkawinan dan pencatatan perkawinan sebenarnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita analisa Pasal tersebut pada prinsipnya dalam Pasal yang dimaksud tak ada satu pun klausul yang menyatakan perkawinan tidak sah bila tidak dicatatkan atau Perkawinan sah apabila dicatatkan, melainkan secara tegas redaksional pada pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing, Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Bagir Manan, pencatatan merupakan sesuatu yang penting saja, tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Dari kata-kata beliau dapat ditarik kesimpulan bahwa, sahnya perkawinan tidak disangkut pautkan dengan pencatatan. Berarti hukum positif Indonesia memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tetap sah (legal) yang mana konsekuesi dari perkawinan yang sah ialah memiliki pasangan yang sah dan mereka bisa saling mewarisi satu sama lain;

Bahwa argumentasi hukum tersebut sebenarnya juga telah diterapkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada halaman 33 PUTUSAN NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Tertanggal 13 Februari 2012, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan;

“… bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

(Vide PUTUSAN NOMOR 46/PUU-VIII/2010  Tertanggal 13 Februari 2012 halaman 33)

Sehingga dengan bertitik tolak pada hal-hal diatas maka secara hukum tidaklah mejadi masalah jika pihak-pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian tidak mempunyai Akta Perkawinan.

Namun ternyata belakangan ini persoalan mengenai perkara perceraian mulai mengemuka kembali terutama bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan tetapi tidak memiliki Akta Perkawinan atau perkawinannya tidak pernah tercatat dalam Catatan Sipil , adapun persoalan tersebut cukup membuat bingung masyarakat dalam hal ini pihak yang ingin mengajukan gugatan perceraian dikarenakan ternyata Pengadilan tidak lagi menerima pemeriksaan perkara perceraian terhadap perkara perceraian dalam hal pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tidak memiliki Akta Perkawinan dan bahkan di beberapa Pengadilan penolakan terhadap perkara cerai tanpa Akta Perkawinan dilakukan sejak baru hendak mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Perdata, adapun yang menjadi dasar dari Pengadilan melaksanakan kebijakan ini adalah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum pada Poin 5 yang menyatakan:

“Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975”

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tersebut secara a contrario oleh Pengadilan dimaknai “ gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975”

Bahwa dengan alasan inilah Pengadilan tidak mau lagi menerima dan mengabulkan gugatan perceraian terhadap mereka yang tidak mempunyai Akta Perkawinan atau perkawinannya tidak pernah didaftarkan pada catatan sipil terutama terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan tersebut,

Kegusaran mulai terjadi manakala fakta di lapangan ternyata cukup banyak juga kasus-kasus perceraian yang saat ini muncul dimana mereka tidak pernah memiliki Akta Perkawinan atau perkawinannya tidak pernah didaftarkan pada catatan sipil, ada yang memang disebabkan karena tidak terlalu peduli ada pula yang memang perkawinannya baru seumur jagung belum sempat mengurus Akta Perkawinan keburu cekcok kemudian pisah rumah dan mengajukan gugatan cerai, terhadap peristiwa seperti ini tentunya akan menjadi persoalan yang pelik ketika Pengadilan tidak mau menerima gugatan cerai tersebut sedangkan di sisi lain Catatan Sipil yang nantinya memproses Akta Perceraian serta perpindahan penduduk meminta Salinan Putusan Pengadilan, karena Catatan Sipil sendiri merujuk pada Pasal 39 UU Perkawinan mengamanatkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Lalu apa yang harus dilakukan terhadap kondisin seperti ini, apakah status orang akan selamanya menjadi tidak jelas, karena tidak bisa bercerai sedangkan kemungkinan untuk hidup bersama tidak lagi bisa dilakukan karena cekcok yang terus menerus, dengan adanya Sema tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, apakah menjadi anak luar kawin ketika orang tuanya berpisah?

Bahwa terhadap situasi demikian dalam prakteknya di lapangan ada beberapa yang mengakali dengan cara mengurus Akta Perkawinannya dahulu sebelum mengajukan gugatan perceraian, jadi setelah mereka mempunyai Akta Perkawinan dan perkawinannya telah terdaftar barulah mereka mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, namun kondisi demikian hanya dapat dilakukan terhadap pansangan yang sama-sama ingin bercerai dalam konteks hubungan antara para pihak masih terjalin baik, namun bagaimana dengan pasangan yang mempunyai konflik yang seakan-akan setiap ketemu pasti langsung cekcok atau terhadap mereka yang telah pisah bertahun-tahun dan tidak diketahui dimana alamatnya karena tidak pernah saling kontak, tentunya sangat tidak mungkin untuk membuat Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud mengingat untuk mengurus Akta Perkawinan ada blangko yang harus ditandatangani oleh pihak suami dan istri;

Kita kembali ke persolanan hukumnya, Lalu apakah Sema No. 3 Tahun 2018 tersebut tidak bertentangan dengan asas Pengadilan Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Catatan kedua adalah sebuah peraturan perundangan jauh dibawah undang-undang semacam sema ini pada prakteknya sangat diikuti bahkan bisa dikatakan wajib untuk diikuti oleh para Hakim dalam lingkup Pengadilan di bawah Mahkamah Agung karenanya Sema dianggap sebagai aturan internal  yang mengikat,

Namun jika dikaitkan dengan Sumber-Sumber Hukum Formal , apakah keberadaan aturan yang bersifat internal seperti Sema bisa mengabaikan    Undang-Undang atau Yurisprudensi? Mengingat Pasal 39 UU Perkawinan mengamanatkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan Yurisprudensi juga mengatakan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan sipil tetap dipandang sah;

Apakah Sema  No. 3 Tahun 2018 tersebut merupakan sumber hukum yang wajib diikuti oleh hakim? Padahal di sisi lain Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jika ditrelusuri lebih lanjut akan muncul lagi pertanyaan, apakah keberadaan Sema  tersebut telah menabrak dan bahkan menganulir sebuah asas hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Dengan kondisi demikian, sebagai penggiat hukum baik praktisi maupun akademisi solusi apa yang bisa kita tawarkan, mengingat cukup banyak pihak yang perkawinannya tidak dapat dipertahankan statusnya menjadi menggantung  dan tidak jelas tidak bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan karena tidak punya Akta Perkawinan, mari coba kita renungkan bersama sambil menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung;

Komentar

komentar

Send this to a friend